Udah lama ngg posting tulisan ngasal, mari dimulai, wkwkw
.
Step 1: Internal Infiltration
.
Di awal proses penggantian ketua KPK, ada yg Mengatakan jika di tubuh KPK terdapat ekstrimis yg tercemar ideologi tanah gersang, walau agak ngg jelas jalan ceritanya mau dibawa kemana. Maksud gue, bukankah pada akhirnya berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, KPK hanya penyidik bukan pengadil.
.
Kita sudah liat bagaimana penanganan kasus si Setya Novanto, si Setya 2 kali mengajukan banding perkara atas diperkarakan dirinya oleh KPK, jadi? KPK hanya sebatas penyidik, yg akhirnya menjadi pelapor di hadapan pengadilan. Kalau memang ideologi tanah gersang menggrogoti tubuh KPK lalu apa? Pra-pradilan bisa dilakukan, jika memang tidak merasa bersalah, ataupun jika ditolak, silahkan beradu argu di pengadilan, santai, pengadilnya pun "terhijack" kok. :)
.
Terpilihlah ketua KPK, yg juga ramai dibincangkan karena kredibilitas nya.
.
Step 2: Optional Restrictions
.
Penyusupan sukses, dilanjut kan ke tahap 2, Revisi UU KPK. Seperti biasa RUU KPK akan selalu menjadi sorotan, oleh karena itu penting penyusupan itu dilakukan, jika polemik terlalu rumit dan tidak jadi disahkan, toh sudah ada didalam.
.
Gaung RUU ini meluas, lalu ada plotting, belum lama ini si Menpora dijadikan tersangka oleh KPK terkait dana hibah KONI, yg bisa jadi untuk mengirim pesan ke public jika, "hey, KPK is in incredibly fine, look what we got here, hot baked issue fresh from the oven...", Sembari menutupi background besar bertajuk "revisi UU KPK" dengan kain putih.
.
Loh KPK yg akan diperlemah kok malah memplotting? Bukan KPK yg meplotting, tapi unknown entity yg memanfaatkan KPK, menyajikan tumbal. Tumbalnya harus "cukup besar", karena kasus ini dilihat oleh banyak orang.
.
Selain itu juga ada hembusan kabar kalau A****Mart tempat biasa gue belanja, kebakaran karena konsleting listrik. Dan tiba-tiba Densus 88, nangkep tersangka terduga teroris.
.
Distraksi, untungnya kumpulnya Mahasiswa ke jalan agak sedikit mereduksi noise ngg jelas itu kembali ke frekuensi headline utama yg sejak awal digaungkan.
.
Wkwkwk
.
Penggrogotan legitimasi KPK itu issue lama yg terus berulang, apa lagi selain untuk mengekang ruang gerak mereka (KPK). Mungkin yg cukup mengerikan pada priode percobaan revisi UU KPK kali ini adalah, parlemen yg duduk dipihak oposisi kurang dari 40%, bahkan desas-desusnya bisa berkurang setelah pelantikan presiden "baru" nanti, dan itu tidak sehat. Kita sama-sama tahu jika pemutusan perkara di tubuh parlemen menggunakan sistem voting, jadi hasil akhirnya tetap sudah terbaca.
.
Yg lucu dari lembaga yg sudah berumur 17 tahun ini adalah, gambaran bagaimana Parlemen atau Pemerintahan kita tidak berkunjung dewasa, hanya berputar dilingkarang yg sama, memojokan KPK sebagai musuh, bukan sebagai statue yg mengingatkan mereka, pun mengingatkan rakyatnya.
.
The eradication of KPK itu harus, bukan sebagai musuh Pemerintahan tapi sebagai simbol tercapainya Pemerintahan yg bersih.



LABEL: Politik , Sosial , What I Think